JAKARTA, lingkar7.com
Momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2026 tidak hanya menjadi ruang artikulasi tuntutan klasik kaum pekerja, tetapi juga menandai babak baru dalam konfigurasi gerakan buruh nasional. Ratusan delegasi dari berbagai Serikat Buruh (SB) independen se-Jabodetabek memadati kawasan pusat aksi di Jakarta, sekaligus menjadi saksi deklaratif lahirnya Komite Persiapan Federasi Serikat Buruh Progresif Nasional (KP FSB PRONAS Indonesia).01/05/2026
Kehadiran PRONAS Indonesia diposisikan sebagai respons strategis atas dinamika struktural ketenagakerjaan yang dinilai semakin kompleks di tengah tekanan ekonomi global dan nasional. Organisasi ini mengusung platform perjuangan yang menitikberatkan pada konsolidasi kekuatan buruh secara independen, progresif, dan berorientasi pada keadilan sosial substantif.
Juru Bicara KP PRONAS Indonesia, Slamet Mulyadi, menegaskan bahwa May Day 2026 harus dimaknai sebagai titik balik transformasi gerakan buruh dari sekadar mobilisasi simbolik menjadi gerakan politik-ekonomi yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.
“PRONAS Indonesia lahir sebagai jawaban atas kebutuhan historis buruh akan persatuan yang tidak kompromistis terhadap berbagai bentuk penindasan struktural. Kami hadir untuk memastikan bahwa hak-hak buruh kembali menjadi prioritas utama dalam agenda kebijakan nasional,” ujar Slamet di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta.
Dalam kerangka perjuangan tersebut, KP PRONAS Indonesia merumuskan sembilan agenda strategis yang mencerminkan spektrum luas persoalan ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu:
● Reformasi Regulasi Ketenagakerjaan.
Mendorong pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang berorientasi pada penguatan industri nasional sekaligus menjamin kesejahteraan buruh secara berkeadilan.
● Kedaulatan Ekonomi Nasional.
Menolak praktik imperialisme ekonomi dan dominasi oligarki, serta mendesak implementasi Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten dan murni dalam tata kelola sumber daya nasional.
● Pemberantasan Korupsi Struktural.
Menuntut percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dan penguatan integritas sistem ekonomi.
● Kepastian dan Keamanan Kerja.
Menghentikan praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, menghapus sistem outsourcing yang eksploitatif, serta mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
● Perlindungan Pekerja Digital dan Sektoral.
Menuntut pembatasan potongan aplikasi ojek online maksimal 5 persen, mendorong kehadiran BUMN di sektor aplikasi digital, serta penerapan upah minimum nasional berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
● Demokratisasi Ekonomi Buruh.
Menginisiasi skema kepemilikan saham oleh buruh melalui penguatan koperasi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan yang lebih adil.
● Jaminan Sosial Universal.
Menuntut layanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat serta perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia dari praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
● Kesetaraan dan Anti-Diskriminasi.
Menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap buruh perempuan serta memperkuat perlindungan berbasis gender di lingkungan kerja.
● Reformasi Mekanisme Penyelesaian Konflik Industrial. Mendorong pembentukan Komisi Nasional Hubungan Industrial (KNHI) sebagai lembaga mediasi independen yang adil dan kredibel.
Lebih lanjut, KP PRONAS Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi katalisator persatuan gerakan buruh lintas sektor dan lintas organisasi. Dengan mengusung semangat Bersatu, Bergerak Menuju Keadilan Sosial, organisasi ini berambisi membangun front perjuangan kolektif yang mampu menghadapi tantangan industrialisasi modern dan ketimpangan ekonomi yang kian melebar.
Partisipasi berbagai elemen serikat seperti SB Progresif, SB Maju Mandiri, dan SB Mandiri memperlihatkan adanya kecenderungan konsolidasi horizontal di kalangan buruh independen. Fenomena ini dinilai sebagai indikasi munculnya kesadaran baru akan pentingnya integrasi gerakan dalam menghadapi struktur ekonomi-politik yang semakin terpusat.
May Day 2026, dengan demikian, tidak hanya menjadi peringatan historis perjuangan kelas pekerja, tetapi juga momentum artikulasi ulang arah gerakan buruh Indonesia—dari fragmentasi menuju konsolidasi, dari reaktif menuju strategis, dan dari tuntutan normatif menuju transformasi sistemik.
Sumber: Shandy Pradytia
Editor : Rohiim
