Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di lingkungan Polda Aceh berlangsung penuh khidmat dan sarat makna kebangsaan. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai fondasi ideologis, kompas moral, sekaligus instrumen pemersatu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Lapangan Mapolda Aceh, Senin (1/6/2026),
Kapolda membacakan amanat resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, yang tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.”
Upacara tersebut dihadiri Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., Irwasda Polda Aceh, para Pejabat Utama (PJU), perwira menengah, perwira pertama, bintara, tamtama, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polda Aceh.
Pancasila Bukan Sekadar Simbol, Melainkan Pedoman Peradaban Bangsa
Dalam amanat yang dibacakannya, Kapolda Aceh menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dipahami sebatas agenda seremonial tahunan.
Momentum tersebut merupakan ruang refleksi nasional untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terus hidup, berkembang, dan menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Kepala BPIP, tema yang diusung tahun ini mengandung pesan strategis bahwa Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga integrasi nasional, tetapi juga memiliki kapasitas moral dan filosofis untuk berkontribusi dalam pembangunan perdamaian dunia yang berkelanjutan.
“Nilai-nilai luhur Pancasila merupakan warisan peradaban bangsa yang tidak hanya mampu menjaga keutuhan Indonesia, tetapi juga dapat menjadi inspirasi global dalam membangun kehidupan dunia yang damai, adil, dan bermartabat,” demikian amanat yang dibacakan Kapolda Aceh.
Dalam konteks kebangsaan, Pancasila disebut sebagai “bintang penuntun” yang selama puluhan tahun telah membimbing perjalanan Indonesia dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan tradisi.
Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan kelompok etnis dinilai mampu mempertahankan persatuan nasional karena memiliki fondasi ideologis yang kokoh. Pancasila menjadi titik temu berbagai identitas yang berbeda, sekaligus menjadi perekat utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Keberhasilan Indonesia merawat pluralisme tersebut menjadi bukti konkret bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya konsep normatif, melainkan sistem nilai yang mampu diterapkan dalam kehidupan sosial dan politik secara nyata.
Lebih jauh, amanat BPIP juga menyoroti tantangan global yang semakin multidimensional. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), transformasi ekonomi global, hingga ketegangan geopolitik internasional menghadirkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi bangsa Indonesia secara bijaksana.
Dalam situasi tersebut, Pancasila diposisikan sebagai “jangkar moral” yang menjaga arah pembangunan nasional agar tidak terjebak dalam pragmatisme, polarisasi sosial, maupun degradasi nilai kemanusiaan.
Pancasila memberikan kerangka etik yang menempatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap berada dalam koridor kemanusiaan, keadilan sosial, dan kepentingan nasional.
Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Amanat Kepala BPIP turut menyoroti rekam jejak Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian global. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), upaya mediasi berbagai konflik regional, serta konsistensi memperjuangkan hak-hak bangsa yang mengalami penindasan dan ketidakadilan.
Langkah-langkah tersebut dinilai sebagai implementasi konkret dari sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menempatkan nilai kemanusiaan sebagai orientasi utama dalam hubungan internasional.
Dalam amanatnya, Kepala BPIP juga memberikan perhatian khusus kepada generasi muda sebagai pewaris masa depan bangsa. Mereka diajak untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology atau ideologi yang hidup dalam tindakan sehari-hari, bukan sekadar hafalan maupun simbol formal kenegaraan.
Nilai-nilai persatuan, toleransi, gotong royong, penghormatan terhadap keberagaman, serta kepedulian sosial harus diwujudkan dalam praktik kehidupan nyata, baik di lingkungan pendidikan, dunia kerja, maupun ruang digital.
Di era derasnya arus informasi dan media sosial, generasi muda memiliki tanggung jawab strategis untuk menjadi agen pemersatu bangsa sekaligus benteng terhadap penyebaran intoleransi, radikalisme, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk disintegrasi sosial.
Kepala BPIP juga mengingatkan para pemimpin di tingkat pusat maupun daerah agar memastikan setiap kebijakan publik berpijak pada prinsip keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila.
Pembangunan harus memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan, serta menghilangkan berbagai bentuk ketimpangan sosial yang dapat mengancam kohesi nasional.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga dari kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mengakhiri amanatnya, Kepala BPIP mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali meneguhkan komitmen kebangsaan dan menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam membangun Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat.
“Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di republik yang kita cintai. Selamat Hari Lahir Pancasila. Jayalah Indonesiaku,” demikian kutipan penutup amanat yang dibacakan Kapolda Aceh.
Peringatan Hari Lahir Pancasila di Mapolda Aceh tidak hanya menjadi agenda kenegaraan, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat kesadaran ideologis, nasionalisme, dan integritas seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Di tengah berbagai tantangan nasional maupun global, Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral, etika, dan profesionalisme dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Naskah ini telah disusun dengan gaya feature news pers, mengedepankan kedalaman analisis, nilai akademik, substansi ideologis, dan pendekatan intelektual yang lazim digunakan dalam media nasional dan publikasi institusional.
Red
